Sejarah Provinsi SUMBAR

News

            Nama Provinsi Sumatera Barat bermula pada zamanVereenigde Oostindische Compagnie (VOC), di mana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatera adalah Hoofdcomptair van Sumatra’s westkust. Kemudian dengan semakin menguatnya pengaruh politik dan ekonomi VOC, sampai abad ke 18 wilayah admnistratif ini telah mencakup kawasan pantai barat Sumatera mulai dari Barus sampai Inderapura.

            Seiring dengan Kejatuhan Kerajaan Pagaruyung, dan keterlibatan Belanda dalam Perang Padri. Pemerintah Hindia Belanda mulai menjadikan kawasan pedalaman Minangkabau sebagai bagian dari Pax Nederlandica, kawasan yang berada dalam pengawasan Belanda, dan wilayah Minangkabau ini dibagi atas Residentie Padangsche Benedenlanden dan Residentie Padangsche Bovenlanden.

            Selanjutnya dalam perkembangan administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda, daerah ini tergabung dalam Gouvernement Sumatra’s Westkust, termasuk di dalamnya wilayah Residentie Bengkulu yang baru diserahkan Inggris kepada Belanda. Kemudia diperluas lagi dengan memasukkan Tapanuli dan Singkil. Namun pada tahun 1905, wilayah Tapanuli ditingkatkan statusnya menjadi Residentie Atjeh. Kemudian pada tahun 1914, Gouvernment Sumatra’s Westkust, diturunkan statusnya menjadi Residentie Sumatra’s Westkust, dan menambahkan wilayah kepulauan Mentawau di Samudera Hindia kedalam Residentie Sumatra’s Westkust, serta pada tahun 1935 wilayah Kerinci juga digabungkan kedalam Residentie Sumatra’s Westkust. Pasca pemecahan Gouvernment Sumatra’s Oostkust, wilayah Rokan Hulu dan Kuantan Singingi diberikan kepada Residentie Riouw, dan juga dibentuk Residentie Djambi pada periode yang hampir bersamaan.

            Pada masa pendudukan tentara Jepang. Residentie Sumatra’s Westkust berubah nama menjadi Sumatera Nishi Kaigan Shu. Atas dasar geostrategis militer, daerah Kampar dikeluarkan dari Sumatora Nishi Kaigan Shu dan dimasukkan kedalam wilayah Rhio shu.

            Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatra Barat tergabung dalam provinsi Sumatra yang berpusat di Bukitinggi, Empat tahun kemudian, Provinsi Sumatra dipecah menjadi tiga provinsi, yakni Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Sumatra Barat beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan didalam Provinsi Sumatra Tengah. Pada masa PRRI, berdasarkan Undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957. Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, digabungkan kedalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Begitu pula Wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau.

            Selajutnya ibu Kota Provinsi Sumatra Barat yang baru ini masih tetap di Bukittinggi. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958 ibu kota provinsi dipindahkan ke Padang.